An Unbiased View of reformasi intelijen

An Unbiased View of reformasi intelijen

Blog Article

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]

BIN selaku lembaga Intelijen Negara, tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Akuntabilitas dan transparansi anggaran intelijen harus diberlakukan secara khusus. Pertanggungjawaban kepada presiden selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara (

BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Masyakarat di Indonesia yang tinggal di perbatasan lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sandang dan pangan dari Malaysia daripada di negeri sendiri.

Rodon Pedrason, mantan Gubernur STIN, menilai bahwa BIN telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan baru muncul dengan semakin terbukanya kultur intelijen yang bisa mengancam prinsip kerahasiaan.

Kritik terhadap volatilitas pasar saham sering kali dikaitkan dengan kerugian besar yang dialami investor dalam waktu singkat. Namun, volatilitas adalah karakteristik alami dari pasar keuangan, bukan indikasi bahwa saham sama dengan judi.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan international yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.

The process of drafting the legislation on intelligence proposed within the 1998 reform package deal was callous. There have been positives and negatives regarding the require for this regulation, plus the draft proposed by https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pengawasan-intelijen-yang-lebih-akuntabel-dan-independen/ the government was seriously criticized. Nevertheless, the draft provided the regulation enforcement authority to intelligence equipment with distinctive powers in civilian strategic intelligence operations.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

Intelijen bekerja dengan fungsi yang efektif dari lembaga intelijen yang berwujud kemampuan lembaga intelijen mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang menghalangi tercapainya kepentingan nasional Indonesia, atau disebut juga dengan pendadakan strategis, melalui penyiagaan dini (